PORTALSUMBA.COM – Masyarakat Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, (SBD-NTT) Resmi Melaporkan Kepala Desa (Kades) Kahale.
Pasalnya, hal ini Masyarakat Melaporkan Kepala Desa (Yohanis Rehi) di polres Sumba Barat Daya (SBD) Atas Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa dan pemalsuan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada Sabtu (23/03 2024).
Adapun dasar laporan, 55 Penerima manfaat Bantuan langsung tunai (BLT) dengan jumlah Rp.300.000 setiap bulan tahun anggaran 2023, namun kenyataannya kades hanya membayar separuh ke masyarakat bahkan ada kepala keluarga yang tidak menerima sama sekali.
Baca juga: Diduga Kades Kahale Palsukan Tanda Tangan Ketua LPM
Alhasilnya, terdapat sejumlah program serta kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun Anggaran 2023 yang secara administrasi laporannya terealisasi I00% tapi kenyataan fisiknya nihil alias fiktif.
Kegiatan yang di maksud sebagai berikut, pekerjaan jalan usaha tani jln pola pare dengan anggaran senilai Rp. 250.000.000 dan beberapa unit “Deuker” di desa yang sampai saat ini belum di kerjakan oleh kepala desa Yohanes Rehi tersebut.
“Seperti yang di ketahui, padahal tahun anggarannya sudah selesai, bahkan kepala desa kahale memuat nama-nama penerima Hak secara fiktif dan memalsukan tanda tangan kami dalam kwitansi pembayaran pada pekerjaan tersebut dengan anggaran senilai Rp.89.052.451. jumlahnya.
Baca Juga: Waduh!! Ternyata Begini Tangapan Kades Kahale, Mengenai Pemalsuan Dokumen Tanda Tangan Ketua BPD?
Terdapat juga pekerjaan jalan sirtu usaha tani dengan nilai belanja sebesar Rp.170.000.000 namun pekerjaannya asal-asalan tidak sesuai dengan volume.
Dalam bidang pembangunan terdapat rumah layak huni dengan nilai sebesar Rp.20.000.000 kenyataannya sangat nihil.
Bidang pemberdayaan terdapat belanja ternak kambing 33 ekor dengan nilai belanjanya Rp 33.000.000 tapi sampai saat ini program tersebut hilang dan kepala desa selalu banyak alasan dan tidak mau menjelaskan ketika kami menanyakan program tersebut,” Ucap Warga Desa Kahale.
Baca Juga: Diduga Kades Kahale Palsukan Tanda Tangan BPD, Ketua BPD Angkat Bicara
“Pengadaan obat herbisida dalam APBDes terdapat 1000 liter Roundup dengan nilai belanjanya Rp.150.000.000 sampai saat ini pun belum di bagikan kepada kami masyarakat desa kahale”.
“Kami di desa kahale juga mendapatkan tambahan Dana Desa di akhir tahun 2023 dengan nilai Rp.116.368.000 sehingga kadesnya melakukan perubahan APBDes secara diam-diam, yang sebenarnya sudah dua kali obat herbisida dibagikan kepada kami di tahun 2023 serta pengadaan benih jagung tapi sampai saat ini juga tidak dibelanjakan,” Beber Warga desa Kahale dengan Cemooh.
“Kepala Desa telah memalsukan tanda tangan para perangkat kecil pada kwitansi pembayaran honor, padahal kami tidak pernah menerima uang dan menandatangani kwitansi tersebut”.
“Berharap agar kepada pihak terkait dan berwajib memberikan tranparansi terhadap semua ini kepada kami masyarakat di desa Kahale,” Tegas Markus satu warga desa Kahale yang ikut menyampaikan laporan di polres SBD.
