PORTALSUMBA.COM, Sultra Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional Sulawesi Tenggara (DPD JPKPN Sultra) menyoroti kasus dugaan korupsi proyek pematangan ( talud dan penimbunan) dan penyediaan lahan bandara udara yang terletak di desa Lametuna kalu- kaluku kecamatan kodeoha dengan luas lokasi 164 hektar, Minggu (26/03/2023).
Diketahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pengerjaan proyek pematangan bandara yang dikerjakan perusahaan PT Monodon Pilar Nusantara diduga menemukan kerugian negara sebesar 7,7 miliar dari total anggaran 41 miliar lebih.
Baca juga:Tak Mengenal Lelah, Bupati Lampng Selatan Memantau Persiapan JUMBARA Ke-IX
Kejaksaan negeri Kolaka Utara diketahui sudah memeriksa 12 saksi dalam perkara kasus dugaan korupsi megah proyek pembangunan bandara Kolaka utara.
Diketahui proyek pematangan lahan dan penyediaan lahan bandar udara Kolaka Utara itu digarap melalui dinas perhubungan Kolaka Utara Tahun anggaran 2020- 2021 dengan total anggaran Rp 41 miliar.
Baca juga:Jemaah Masjid Amrullah Lanud Rsn Adakan Safari Subuh
Melalui Ketua Investigasi dan Pengkajian Kasus DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional Sulawesi Tenggara Ali Sabarno, menyoroti kinerja dari kejaksaan negeri Kolaka Utara yang dianggap lemah dan tidak bertaring.
“Kejaksaan Negeri Kolaka Utara diduga tidak punya taring serta diduga lemah dalam menangani kasus korupsi penyediaan lahan bandar udara kolaka utara,”Kata Ali Sabarno kepada awak media.
Baca juga:Tingkatkan Komunikasi Dengan Masyarakat, Satgas Yonif 132/BS Mengunjungi Masyarakat Kp. Wambes
Menurut Ali Sabarno dugaan kemandulan kejaksaan negeri kolaka utara ini lantaran tidak berhasilnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
“Pasalnya sampai saat ini pihak kejaksaan negeri Kolaka Utara belum juga menetapkan tersangka dari kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan bandara udara Kolaka Utara Sulawesi tenggara, ada apa? apakah dugaan kemandulan serta disinyalir patahnya taring penegakan hukum yang ada di kejaksaaan negeri kolaka utara,”Tegas Ali Sabarno.
Baca juga:Tak Mengenal Lelah, Bupati Lampng Selatan Memantau Persiapan JUMBARA Ke-IX
DPD JPKP Nasional menganggap Kejari kolut diduga masuk angin dan tidak bertaring, sehingga pihaknya meminta kejagung RI dan KPK RI untuk turun langsung dan mengambil alih kasus ini.
“Kami meminta kepada Kejagung RI dan KPK RI untuk mengambil alih kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan bandara udara Kolaka Utara, sebab kami memanganggap kejaksaan negeri kolaka utara tidak bertaring serta mandul dalam penangan kasus dugaan korupsi,”Ujarnya.
Baca juga:FIFA Disebut Resmi Batalkan Drawing Piala Dunia U-20 2023, Pengamat: Ini Peringatan Keras!
Ali Sabarno membeberkan bahwa kasus dugaan korupsi ini dinilai sudah cukup lama di meja pihak kejari kolaka utara.
“Sudah cukup lama pihak kejaksaan negeri Kolaka Utara menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi lahan pematangan bandara udara kolut, diketahui sudah naik pada status penyidikan tetapi belum ada penetapan tersangka,”Beber Ali sabarno.
Baca juga:Jual Beli Motor Bodong Lewat COD Curas, di ringkus Polsek Natar!
Ketua devisi investigasi dan pengkajian kasus DPD JPKP nasional meminta kepada Kejagung RI dan KPK RI untuk mengambil alih sekaligus mengevaluasi kinerja kejaksaan negeri Kolaka Utara sebab diduga lamban dalam penanganan kasus dugaan korupsi pematangan lahan bandara udara kolut.
“Dari hasil temuan BPK terkait pematangan lahan dan penyediaan lahan bandara udara kolut sebesar Rp 7,7 miliar, Kejari kolut sudah memeriksa 12 saksi tetapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka dan kepastian hukum bagu para terduga pelaku,”Imbuhnya.
Baca juga:Prediksi Capres 2024 Dimenangkan Ganjar! Profil Singkat Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng?
Ali Sabarno pun membeberkan bahwa pihaknya sementara melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengurus Pusat JPKPN agar segera dilaporkan ke Kejagung dan KPK RI.
“Kami sementara mendiskusikan dengan pengurus DPP agar dugaan tindak pidana korupsi ini bisa secepatnya dilaporkan di Kejagung RI dan KPK RI,”Tutur Ali Sabarno.
Baca juga:Ganjarian Bali Spartan Optimis PDIP Usung Ganjar di Pemilu 2024!
Ali Sabarno pun menegaskan langkah yang pihaknya akan ambil dalam waktu dekat ini.
“Tentu kami akan mengambil langkah tegas serta langkah konstitusional akan kami ambil seperti aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera mengambil alih kasus dugaan korupsi serta mencopot kepala kejaksaan negeri kolaka utara serta jajaran yang dinilai lamban serta disinyalir tidak bernyali dalam penanganan kasus korupsi di kolaka utara,”Tutup Ali Sabarno.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait, awak media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.(N)
